BATAM, iNewsBatam.id - Kontroversi mencuat menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepulauan Riau (Kepri) 2026. Sejumlah atlet panjat tebing Kota Batam mendadak terancam tidak bisa bertanding setelah Pengurus Besar (PB) Porprov mengirimkan surat pemberitahuan larangan bertanding.
Keputusan tersebut dipersoalkan Pengurus Cabang (Pengcab) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Batam. Pasalnya, persiapan administrasi kontingen yang terdiri atas 22 atlet dan ofisial disebut telah rampung. Bahkan, kartu identitas (ID card) dari KONI Batam sudah dicetak sejak 25 Oktober 2026.
Ketua Pengcab FPTI Batam, Dian Desimal Sitanggang, menduga keputusan tersebut berkaitan dengan konflik yang muncul dalam rapat koordinasi organisasi beberapa waktu sebelumnya.
Menurut Dian, persoalan bermula saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada awal Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, muncul perdebatan mengenai anggaran hibah pemerintah untuk cabang olahraga panjat tebing sebesar Rp40 juta.
Dia menyebut pihak FPTI Pengprov Kepri yang dipimpin Wahyu Wahyudin menilai anggaran tersebut masih kurang dan meminta tambahan hingga Rp100 juta.
Namun, persoalan anggaran kemudian berkembang menjadi polemik lain. Dian mengungkapkan adanya usulan pembagian medali kepada sejumlah kabupaten/kota peserta Porprov Kepri.
Usulan tersebut langsung ditolak Pengcab FPTI Batam karena dinilai bertentangan dengan prinsip kompetisi olahraga.
Dari lima kabupaten/kota, empat kabupaten/kota sempat menyetujui usulan itu, dan hanya Kota Batam sendiri yang menolak. Mengetahui hal tersebut, saya langsung melaporkan kejadian itu ke pengurus pusat FPTI di Jakarta," ujar Dian saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2026).
Dian mengatakan FPTI Pusat kemudian menganulir rencana pembagian medali tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dia juga mempertanyakan dampak apabila perolehan medali ditentukan melalui kesepakatan, bukan hasil pertandingan. Menurutnya, medali dalam ajang olahraga seharusnya diperoleh melalui kompetisi yang berlangsung secara terbuka dan sportif.
"Bayangkan jika medali emas dibagi-bagikan ke Bintan, Tanjungpinang, atau Natuna, maka pada APBD tahun berikutnya, alokasi anggaran daerah akan bertambah. Padahal, seharusnya medali emas tersebut dimenangkan oleh Batam. Itu kan tindakan yang tidak benar dalam tata kelola keuangan daerah," tegasnya.
Ketegangan kembali meningkat menjelang pelaksanaan pertandingan. Dian menyebut surat pemberitahuan dari PB Porprov yang menyatakan atlet Batam tidak diperbolehkan bertanding diterima pada Sabtu (31/10/2026) sore.
Padahal, para atlet telah menjalani latihan intensif selama tiga hingga lima tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat provinsi tersebut.
Dian menilai keputusan mendadak itu berpotensi merugikan atlet yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga selama menjalani pemusatan latihan.
Dia juga menduga persoalan tersebut berkaitan dengan upaya pihak tertentu yang mengangkat kembali isu lama mengenai proses seleksi atlet.
"Atlet-atlet kita memiliki masa depan. Jangan sampai mereka dizalimi secara terus-menerus dan mental mereka dihancurkan. Ini adalah ajang multi-event tingkat Provinsi Kepri, bukan milik pribadi FPTI," kata Dian.
Dian yang telah membina olahraga panjat tebing Batam selama 16 tahun sejak Porkot 2009 berharap persoalan organisasi tidak sampai mengorbankan kesempatan atlet untuk bertanding.
Dian menyebut awalnya terdapat enam atlet yang mengalami ketidakjelasan status. Namun, setelah koordinasi dilakukan, jumlah atlet yang masih bermasalah kini berkurang menjadi empat orang.
Pengcab FPTI Batam berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui forum resmi, termasuk dalam Technical Meeting (TM) yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam.
"Awalnya ada enam atlet yang belum ada kejelasan. Namun, saat ini mereka telah mengubah menjadi empat. Malam ini juga akan diadakan TM (Technical Meeting), semoga ada jalan keluar terbaik," ujarnya.
Diketahui, Kota Batam selama 16 tahun terakhir disebut konsisten mempertahankan tradisi juara umum cabang olahraga panjat tebing di tingkat Provinsi Kepri.
Pengcab FPTI Batam berharap seluruh pihak mengedepankan regulasi organisasi dan sportivitas agar polemik menjelang Porprov Kepri 2026 tidak berujung pada hilangnya kesempatan atlet untuk menunjukkan kemampuan mereka di arena pertandingan.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
