JAKARTA, iNews.id – Pengguna rokok elektrik atau vape tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disorot dalam ketentuan terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan penggunaan vape, penyalahgunaannya untuk konsumsi zat terlarang, hingga aktivitas produksi dan perdagangan hukumnya haram.
Ketetapan tersebut menjadi perhatian karena mencakup seluruh rantai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik. Artinya, keputusan MUI tidak hanya ditujukan kepada orang yang mengisap vape, tetapi juga pelaku usaha yang memproduksi maupun memperjualbelikannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan.
Perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Fatwa tersebut ditetapkan pada Jumat (6/11/2026) dan ditandatangani Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.
Dalam penjelasan fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan cairan dengan kandungan seperti nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Proses pemanasan tersebut menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup pengguna.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape. Zat tersebut bersifat adiktif, memiliki efek terhadap sistem saraf, dan dinilai dapat berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
