JAKARTA, iNews.id – Pengguna rokok elektrik atau vape tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disorot dalam ketentuan terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan penggunaan vape, penyalahgunaannya untuk konsumsi zat terlarang, hingga aktivitas produksi dan perdagangan hukumnya haram.
Ketetapan tersebut menjadi perhatian karena mencakup seluruh rantai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik. Artinya, keputusan MUI tidak hanya ditujukan kepada orang yang mengisap vape, tetapi juga pelaku usaha yang memproduksi maupun memperjualbelikannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan.
Perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Fatwa tersebut ditetapkan pada Jumat (6/11/2026) dan ditandatangani Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.
Dalam penjelasan fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan cairan dengan kandungan seperti nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Proses pemanasan tersebut menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup pengguna.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape. Zat tersebut bersifat adiktif, memiliki efek terhadap sistem saraf, dan dinilai dapat berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh.
Dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, terdapat tiga ketentuan hukum utama terkait rokok elektrik.
Pertama, menggunakan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, MUI menetapkan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya menyasar perilaku pengguna, tetapi juga aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk vape.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk melindungi masyarakat.
MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan terkait larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape. Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga didorong meningkatkan edukasi mengenai bahaya rokok elektrik.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan vape serta melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin.
MUI berharap penerbitan fatwa tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan rokok elektrik sekaligus mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi maupun peredaran zat terlarang.
Fatwa ini merupakan ketetapan keagamaan MUI. Rekomendasi mengenai pelarangan dan sanksi melalui undang-undang tetap memerlukan tindak lanjut pemerintah dan DPR melalui proses pembentukan regulasi.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
