Oknum Pamen TNI Didakwa Kasus Dugaan Penipuan Bisnis BBM

Penasehat hukum berpendapat bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban, Hendri serta Hendra, seharusnya dianggap sebagai masalah perdata.
Keduanya merupakan pengusaha muda asal Batam. Sebelumnya, kasus dugaan penipuan ini telah diperdebatkan dalam Sidang Beda Pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Jenderal TNI.
Papera terdakwa menganggap perbuatan terdakwa merupakan ranah perdata, sementara Oditur Jenderal TNI berpendapat bahwa itu adalah tindak pidana penipuan.
Majelis Hakim dalam sidang beda pendapat tersebut memutuskan bahwa perbuatan terdakwa diduga merupakan tindak pidana yang harus diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
Pada Selasa (11/2/2025), Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara serta pemeriksaan saksi-saksi.
Hendri, yang mengalami kerugian sebesar Rp 8 miliar, meminta agar terdakwa diberikan hukuman yang setimpal. Dia juga menyatakan bahwa terdakwa, yang saat ini menjabat sebagai Pamen Denma Koarmada dan tengah tersandung kasus penipuan, juga masih memiliki kasus serupa yang sedang disidik oleh Puspomal.
"Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa terdakwa masih terlibat kasus penipuan lainnya yang sedang diselidiki," kata Hendri.
Selain itu, meskipun terdakwa masih menjalani proses persidangan, terdakwa mendapatkan kenaikan pangkat dari pangkat sebelumnya, yang memicu kekecewaan korban.
Para korban merasa sangat dicederai rasa keadilannya dan berharap agar pengadilan memberikan hukuman yang sesuai agar kejadian serupa tidak terulang.
Editor : S. Widodo