Ombudsman Kepri Desak Penutupan Permanen Tambang Pasir Ilegal di Batam

BATAM, iNewsBatam.id - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas aktivitas tambang pasir ilegal di Batam yang dinilai masih marak dan berulang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Siadari, menegaskan penutupan tambang pasir ilegal harus dilakukan secara permanen, khususnya di wilayah Nongsa.

Baca Juga

Ombudsman Kepri: Bangun Ulang Pasar Induk Lebih Penting daripada Revitalisasi Eks Jodoh Boulevard

Menurutnya, selama ini penertiban hanya bersifat sementara sehingga aktivitas tambang kembali beroperasi tidak lama setelah dilakukan razia.

“Tambang liar ini sudah berulang kali ditindak, tapi tak lama kemudian beroperasi lagi. Kami minta penutupan dilakukan secara permanen,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Li Claudia Chandra selaku Wakil Kepala BP Batam yang turun langsung meninjau lokasi tambang ilegal di Nongsa.

Baca Juga

Ombudsman: Banyak Saran Perbaikan Parkir di Batam Tak Dijalankan

Namun, Ombudsman menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas. Pasalnya, penertiban besar yang dilakukan sebelumnya di kawasan Bandara Hang Nadim belum memberikan efek jera.

Saat itu, ratusan personel gabungan dikerahkan, namun aktivitas tambang kembali muncul di lokasi yang sama.

Ombudsman juga menyoroti dugaan adanya pembiaran oleh oknum aparat. Bahkan, pihaknya mencurigai adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

Baca Juga

Ombudsman Pantau Layanan Pengiriman Barang di Batam, Ini Temuannya

Karena itu, Polda Kepulauan Riau diminta melakukan pembersihan internal serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan laporan masyarakat, aktivitas tambang pasir ilegal masih ditemukan di sejumlah wilayah, seperti Nongsa (Kampung Jabi, Kampung Melayu, Sambau, Teluk Mata Ikan), serta Tembesi, Sagulung, hingga Sekupang.

Ombudsman mengingatkan, pelaku tambang ilegal dapat dijerat Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Sementara dalam UU Lingkungan Hidup, ancaman hukuman bisa mencapai 10 tahun penjara.

Baca Juga

Sama Seperti Vaksinasi, Ombudsman Minta Pemerintah Gratiskan Tes PCR

Untuk memperkuat penindakan, Ombudsman meminta kepolisian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar proses hukum berjalan maksimal.

Editor : Gusti Yennosa