Fenomena Kepala Daerah Kena OTT, Tito Karnavian Sentil Ongkos Politik yang Mahal
Kamis, 16 Juli 2026 | 14:56 WIB
-
Felldy Utama
Lebih lanjut, Tito membeberkan ada dua pemicu utama korupsi daerah: faktor sistemik akibat mahalnya biaya politik yang tak sebanding dengan gaji resmi, serta faktor keserakahan individu.
Di sisi lain, Kemendagri menegaskan posisi mereka yang hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, dan tidak punya wewenang memecat kepala daerah sebelum ada putusan hukum tetap dari pengadilan.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar
Nasional
9 hari lalu
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, 5 Tersangka OTT BNPB Resmi Ditahan KPK
Nasional
9 hari lalu
Polisi Militer Kawal OTT KPK di Graha BNPB, 14 Orang Ditangkap Termasuk Sestama Rustian
Nasional
2 bulan lalu
Bayi Lahir Langsung Dapat Akta Kelahiran, Kemendagri-Kemenkes Pangkas Birokrasi Lewat Digitalisasi
News
3 bulan lalu
Mendagri Tito Karnavian Akan Bedah APBD Daerah yang Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Nasional
3 tahun lalu
450 ASN dan 5 Pejabat Dijatuhi Sanksi Gegara Bersikap Tidak Netral
Nasional
5 tahun lalu
Inmendagri: Jam Operasional Mal Ditambah tapi Dilarang Gelar Event Nataru
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
14 jam lalu
Investasi Korea di Batam Tembus USD65,1 Juta, BP Batam Jemput Peluang Baru di Seoul
News
15 jam lalu
TNI AL Gagalkan Keberangkatan 12 WNA Vietnam Lewat Jalur Ilegal di Batam
News
2 hari lalu
Demo Tunggal Ibu Asal Batam di Polda Banten Minta Kasus Pengeroyokan Anak Diusut
News
2 hari lalu
Revisi Perda Sampah, Pemko Batam Siapkan Tim Tipiring Tindak Pelanggar
News
3 hari lalu
Amsakar Pastikan Alokasi Kaveling Laut Dikembalikan ke BP Batam
News
3 hari lalu