Praktik serupa berulang pada tahun anggaran 2023. DY kembali menjadi sosok utama di lapangan, sementara YR dan PPK disebut tidak melakukan pencegahan.
Pola ini berlanjut di tahun 2024 meski pemenang tender berganti kepada CV AQJ dengan direktur berinisial MN. DY tetap yang mengerjakan proyek, sedangkan YR masih menjabat konsultan pengawas.
Menurut keterangan ahli Lembaga Pengadaan dan Jasa Pemerintah, praktik tersebut melanggar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Sementara ahli konstruksi menemukan adanya ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan pada proyek jembatan yang seharusnya menjadi infrastruktur vital bagi masyarakat.
“Untuk kerugian negara dapat kami sampaikan masih dalam proses penghitungan oleh BPKP,” tambah Adimas.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
