BATAM, iNewsBatam.id – Keterlibatan ribuan pelajar dalam aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam terus menuai sorotan.
Mantan Anggota DPRD Kota Batam, Riky Indrakari, menilai pelibatan anak-anak dalam kegiatan tersebut mencerminkan kegagalan orang dewasa dalam memberikan pendidikan demokrasi yang sehat.
Menurut Riky, anak-anak seharusnya dididik untuk berpikir kritis dan memahami isu yang mereka hadapi, bukan sekadar mengikuti arahan tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang diikuti.
"Saya turut prihatin karena ini ketidakmengertian orang dewasa yang menurut saya gagal dalam mendidik anak atau warga negara kita berdemokrasi. Apalagi ini dilaksanakan di hari libur dan mobilisasi ini jelas salah kaprah," kata Riky, Senin (22/6/2026).
Ia menyoroti sejumlah pengakuan pelajar yang menyebut hadir dalam kegiatan tersebut karena diajak orang tua. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan banyak anak tidak memahami substansi aksi yang mereka ikuti.
"Seolah-olah generasi kita ke depan yang akan mewarisi Indonesia ini cukup selesai di kotak nasi saja. Mau dibawa ke mana bangsa ini untuk bersaing," ujarnya.
Riky menilai persoalan ini tidak dapat dilihat semata-mata sebagai keputusan teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Ia menduga terdapat faktor politik yang turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut dia, birokrasi kerap berada dalam posisi sulit ketika harus mengakomodasi kepentingan pihak tertentu. Karena itu, ia menilai akar persoalan lebih banyak berkaitan dengan dinamika politik dibanding kebijakan pendidikan semata.
"Saya 10 tahun di Komisi IV yang bermitra dengan dinas, jadi paham dengan permainan itu. Kalau Kadisdik tidak mau mengakomodasi kemauan orang politik, posisinya bisa terancam. Saya lihat ini bukan masalah kadis, tapi masalah politik," katanya.
Riky juga menilai anak-anak sengaja ditampilkan sebagai pihak yang membutuhkan keberlanjutan program MBG. Padahal, menurutnya, persoalan utama yang terjadi saat ini lebih berkaitan dengan kendala operasional di tingkat pelaksana, termasuk masalah pendanaan yang menyebabkan sejumlah dapur MBG tidak beroperasi.
Ia berharap sektor pendidikan dapat terbebas dari intervensi kepentingan politik praktis sehingga fokus pada pengembangan kualitas peserta didik.
Selain itu, Riky turut menyoroti pelaksanaan MBG yang mengacu pada Peraturan Presiden. Ia menilai prioritas program semestinya lebih banyak diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagaimana semangat awal kebijakan tersebut.
Namun, menurutnya, banyak dapur MBG justru beroperasi di kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasinya.
"Ini peran wali kota dan Ketua DPRD untuk mendudukkan permasalahan ini dan melindungi anak-anak dari kepentingan orang dewasa. Karena kasihan anak-anak dijadikan alat politik," ujarnya.
Riky juga mendorong agar pengawasan program MBG melibatkan lebih banyak pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan gizi, seperti ahli gizi, Dinas Kesehatan, hingga posyandu.
Menurutnya, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
"Ahli gizi, Dinas Kesehatan hingga posyandu belum terlibat secara optimal dalam program MBG. Dengan anggaran yang besar, seharusnya pengaturannya memiliki landasan hukum yang lebih kuat," katanya.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
