Pandangan mengenai kondisi pers di kawasan juga disampaikan Pongpan Chunjai dari Prachatai Thailand. Ia mengatakan Indonesia dan Thailand memiliki sejumlah kesamaan dalam menghadapi tantangan kemerdekaan pers.
Situasi politik di Thailand, kata dia, turut memengaruhi ruang gerak jurnalis. Gerakan yang mendorong reformasi demokrasi juga terus bermunculan di negara tersebut.
“Kita harus mendorong akuntabilitas dari orang-orang yang berada di posisi kekuasaan,” ujar Pongpan.
Dari Malaysia, Koordinator Gerakan Media Merdeka (Geramm) Alyaa Alhadjri mengatakan kondisi kemerdekaan pers di negaranya masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis relatif sedikit, terdapat aturan hukum yang dinilai membatasi pemberitaan mengenai pejabat publik dan keluarga kerajaan.
“Jurnalis menghadapi tantangan dan hambatan dalam meliput isu sensitif yang berkaitan dengan keluarga kerajaan (royalty),” kata Alyaa.
Meski menghadapi berbagai tekanan, para pembicara menilai tantangan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk bersikap pesimistis terhadap masa depan pers.
Nany mengatakan masyarakat umum justru menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat ikut memberikan perlindungan terhadap jurnalis. Menurut dia, dukungan publik penting ketika kerja jurnalistik menghadapi tekanan.
Sementara itu, Editor-in-Chief Japan Fact-check Center Daisuke Furuta mendorong jurnalis untuk memperkuat jaringan hukum dan hubungan dengan organisasi pers internasional.
“Kita harus berpatron dengan pihak legal, serta mengeratkan hubungan dengan jaringan pers internasional. Pernyataan dari jajaran internasional dapat mengamplifikasi kasus yang sedang dialami jurnalis di regional, dan harapannya ada aksi nyata yang mengikutinya,” kata Daisuke.
Editor : Gusti Yennosa
