Romo Paschal Soroti Tingginya Deportasi PMI di Batam: Bongkar Jaringan Perantara!

BATAM, iNewsBatam.id – Tingginya angka deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Pelabuhan Batam Centre dinilai menjadi bukti bahwa persoalan migrasi nonprosedural belum terselesaikan.

Negara diminta tidak hanya hadir secara simbolis di pelabuhan, tetapi mampu membongkar jaringan yang selama ini memfasilitasi keberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Baca Juga

Romo Paschal Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dugaan Pengancaman Guru PG Djuwita Batam

Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP/KKPP-MP), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, menyampaikan hal tersebut menanggapi data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang mencatat 883 PMI dideportasi melalui Pelabuhan Batam Centre sepanjang 2026.

Menurut Romo Paschal, kunjungan Menteri P2MI Mukhtarudin ke Batam merupakan langkah positif. Namun, ia berharap kehadiran pejabat negara di titik perlintasan migran tersebut tidak berhenti sebagai simbol kehadiran pemerintah semata.

“Kami berterima kasih atas kehadiran Menteri P2MI di Batam Centre. Namun harapannya ini bukan sekadar show of presence, melainkan bagian dari langkah serius untuk membongkar dan menutup celah sistem yang selama ini dimanfaatkan secara masif,” katanya, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga

Perangi TPPO, Gereja Katolik Resmikan Sentrum Caritas di Batam untuk Lindungi Pekerja Migran

Ia menilai Pelabuhan Batam Centre merupakan salah satu titik paling rentan dalam rantai migrasi pekerja migran Indonesia.

Selain menjadi pintu keluar-masuk utama menuju Singapura dan Malaysia, pelabuhan tersebut juga dinilai menjadi ruang beroperasinya jaringan perantara yang kompleks.

Menurutnya, jaringan tersebut tidak hanya melibatkan agen atau sponsor, tetapi juga berbagai pihak yang mengambil keuntungan dari proses keberangkatan PMI nonprosedural.

Baca Juga

Romo Paschal Kritik Keras Restorative Justice Kasus Persetubuhan Anak di Batam

“Yang bekerja di sini bukan sekadar pelaku tunggal. Ada jaringan yang sudah mapan, adaptif, dan mampu mengganti modus maupun jalur ketika menemukan celah dalam sistem pengawasan,” ujarnya.

Romo Paschal menyoroti fakta bahwa jumlah deportasi PMI melalui Batam masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar daripada sekadar pelanggaran individu.

Ia menilai pola keberangkatan ilegal yang terus berulang mengindikasikan adanya sistem yang terus dimanfaatkan oleh jaringan tertentu secara terorganisir.

Baca Juga

Kasus Pungli WNA di Imigrasi Batam, Romo Paschal: Jangan Sampai WNI Jadi Korban Berikutnya

“Kalau setiap tahun angka deportasi masih tinggi, itu berarti yang bekerja bukan hanya pelanggaran individu, tetapi ada sistem yang terus dimanfaatkan oleh jaringan yang cair dan adaptif,” katanya.

Ia juga menilai pengawasan di pelabuhan selama ini masih lebih banyak berfokus pada pemeriksaan administratif dan dokumen perjalanan.

Padahal, modus yang digunakan jaringan perekrut PMI ilegal terus berkembang dan tidak selalu dapat terdeteksi melalui pemeriksaan formal.

Baca Juga

Romo Paschal Dukung Tuntutan Mati di Kasus Sabu 2 Ton Batam

Akibatnya, pelabuhan sering kali hanya menjadi titik penyaringan terakhir, bukan menjadi titik pemutus rantai perdagangan orang maupun migrasi nonprosedural.

Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun sistem perlindungan pekerja migran yang lebih terintegrasi. Mulai dari deteksi berbasis risiko, integrasi data lintas instansi, hingga pengawasan digital yang mampu membaca pola kerja jaringan secara menyeluruh.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar prosedur tambahan, tetapi sistem yang mampu mendeteksi dan memutus jaringan di balik keberangkatan PMI nonprosedural,” tegasnya.

Editor : Gusti Yennosa