Romo Paschal Kritik Keras Restorative Justice Kasus Persetubuhan Anak di Batam

BATAM, iNewsBatam.id – Keputusan Kejaksaan Negeri Batam menghentikan penuntutan kasus dugaan persetubuhan anak melalui mekanisme restorative justice menuai kritik dari berbagai pihak. Langkah tersebut dipersoalkan karena dilakukan setelah pelaku dan korban menikah.

Kritik itu disampaikan Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Pangkalpinang, Chrisanctus Paschalis Saturnus.

Baca Juga

Kejari Batam Tempuh Jalur Restorative Justice untuk Kasus Persetubuhan Anak

Menurutnya, penghentian penuntutan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan perdamaian antara dua pihak.

Ia menilai perkara persetubuhan anak merupakan bagian dari kepentingan publik dan perlindungan negara terhadap kelompok rentan, sehingga tidak semestinya diselesaikan hanya melalui kesepakatan damai atau pernikahan.

“Ketika negara membuka ruang penghentian penuntutan dengan alasan sudah menikah dan sudah berdamai, muncul pertanyaan apakah benar anak memiliki posisi setara untuk memberikan persetujuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga

Kasus Penganiayaan DJ di First Club Batam Berakhir Damai

Ia menilai keputusan tersebut perlu dikritisi secara serius jika dikaitkan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurutnya, pernikahan tidak otomatis menghapus kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Jika hal itu dijadikan dasar penghentian perkara, maka muncul risiko pernikahan dipakai sebagai mekanisme “pemutihan” tindak pidana seksual.

Ia juga mengingatkan semangat perlindungan anak selama ini justru ingin memutus budaya yang memaksa korban diam, berdamai, atau dinikahkan dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga.

Baca Juga

Pria Residivis di Batam Pengaruhi Dua Remaja Jadi Begal

Secara filosofis, kata dia, restorative justice memang hadir untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Namun pendekatan tersebut dinilai tetap memiliki batas moral dan hukum, terutama dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

“Fokus utamanya seharusnya keselamatan, pemulihan psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar tercapainya kesepakatan sosial,” katanya.

Ia menilai, jika praktik seperti itu menjadi preseden, maka akan muncul pesan sosial berbahaya bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih dapat menyelesaikan perkara melalui pernikahan.

Baca Juga

Jaksa di Batam Ingin Terapkan Sanksi Sosial bagi Penerima Restorative Justice

Selain itu, korban anak juga dinilai berisiko mengalami reviktimisasi karena dipaksa hidup bersama orang yang sebelumnya diduga melakukan kekerasan terhadap dirinya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melanggengkan kekerasan domestik, kontrol, hingga ketergantungan psikologis terhadap korban.

Ia juga menilai masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap komitmen negara dalam melindungi anak apabila hukum dianggap terlalu lentur terhadap pelaku.

Baca Juga

Bebas Lewat Restorative Justice, Pelaku Curanmor di Batam Bersihkan Gereja Selama Sebulan

Karena itu, ia meminta negara berhati-hati dalam menerapkan pendekatan restorative justice pada perkara kekerasan seksual terhadap anak agar tidak berubah menjadi bentuk normalisasi kekerasan secara halus.

“Ukuran keberhasilan hukum bukan hanya tercapainya perdamaian, tetapi apakah hukum sungguh menjaga mereka yang paling rentan,” ujarnya.

Editor : Gusti Yennosa