BATAM, iNewsBatam.id - Kota Batam kembali jadi sorotan nasional. Letaknya yang strategis di perbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan wilayah ini rentan dimanfaatkan sindikat kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan narkoba hingga perdagangan orang (TPPO).
Menanggapi hal itu, Pemko Batam bergerak cepat. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memperketat pengawasan sekaligus merumuskan strategi konkret.
"Bayangkan, 4 ton narkoba berhasil digagalkan di perairan Kepri. Kalau lolos, itu bisa merusak 25 juta generasi muda. Nilainya? Tembus Rp7,3 triliun!" ujar Amsakar saat Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan bersama KSP di Aula Engku Hamidah, Selasa (8/7/2025).
Rapat dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) AM Putranto, yang menyoroti kondisi geografis Batam sebagai titik rawan masuknya kejahatan transnasional.
Amsakar mengakui bahwa persoalan seperti narkoba dan TPPO tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja.
“Harus sinergi. Harus kerja bareng. Lewat forum ini, kita rumuskan strategi konkret dan taktis,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkap fakta mengejutkan, masih banyak pekerja migran ilegal yang disekap di Batam tanpa dokumen resmi. Kondisi ini, kata dia, mirip dengan gelombang deportasi besar-besaran dari Malaysia pada tahun 2006.
Data menunjukkan ancaman semakin nyata: 367 kasus narkoba sepanjang 2024, 177 kasus di kuartal I 2025, dan hanya dalam sebulan terakhir, 50 korban TPPO diselamatkan, serta 24 tersangka berhasil diamankan.
“Angka-angka ini mungkin belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Tapi sudah jadi alarm bagi kita semua,” ujar Amsakar.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
