Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lingga Ardiansyah mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah mengantisipasi persoalan distribusi Pertalite tersebut.
Pemkab Lingga telah mengajukan permohonan penundaan penutupan microsite kepada BPH Migas melalui surat Nomor B/500/SETDA/PE-SDA/0614 tertanggal 27 Juli 2026.
Surat tersebut berisi permohonan penundaan penutupan microsite, mengingat kondisi geografis Kabupaten Lingga yang merupakan wilayah kepulauan.
Menurut Ardiansyah, penerapan ketentuan baru menghadapi sejumlah kendala di daerah kepulauan. Salah satunya berkaitan dengan persyaratan pembelian BBM yang diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024.
“Salah satunya berkaitan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024. Calon konsumen diwajibkan memberikan STNK dan KTP kepada calon subpenyalur saat membeli BBM,” jelasnya.
Dari hasil koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah kemudian mendapatkan opsi untuk mengatasi kekosongan Pertalite.
Warga yang memiliki rekomendasi dapat menerima penyaluran Pertalite secara manual sebagai bentuk dispensasi.
“Kita mendapat dispensasi sebagai bentuk opsi dalam mengatasi kekosongan Pertalite, dengan menyalurkan kepada pemilik rekom secara manual,” ujarnya.
Ardiansyah berharap persoalan pasokan Pertalite di Lingga segera teratasi. Dalam waktu dekat, pasokan BBM tersebut diharapkan kembali masuk melalui SPBB Sungai Buluh.
“Insyaallah, dalam waktu dekat minyak jenis Pertalite akan masuk ke Kabupaten Lingga melalui SPBB Sungai Buluh,” pungkasnya.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
