Sidang Gugatan Muatan MT Arman 114 Berlanjut, Ahli Sebut Peluang Klaim Barang Masih Terbuka

BATAM, iNewsBatam.id – Sidang gugatan derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terkait kepemilikan muatan light crude oil di kapal tanker MT Arman 114 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (5/5/2026).

Dalam persidangan, ahli hukum perdata menegaskan peluang penggugat untuk mengajukan klaim atas barang sengketa masih terbuka, meski muatan kapal telah dirampas negara dan dilelang.

Baca Juga

Tak Penuhi Izin Migas, Lelang Kapal MT Arman 114 Senilai Rp1,1 Triliun Tertunda

Majelis hakim yang diketuai Tiwik bersama hakim anggota Watimena dan Randi mendengarkan keterangan ahli perdata Faizal Kurniawan. Ia dihadirkan oleh penggugat, PT Concepto Screen SAL, melalui kuasa hukum M. Fauzi dan Frids Merson Sirait.

Sementara pihak tergugat dalam perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batam.

Dalam keterangannya, Faizal menegaskan proses pidana tidak otomatis menghapus hak perdata seseorang atas suatu objek. Menurutnya, keberadaan perkara pidana tidak serta-merta membuat hak kepemilikan menjadi gugur.

Baca Juga

Sidang Perlawanan Pihak Ketiga Muatan MT Arman 114 di PN Batam Kembali Ditunda

Ia menjelaskan, dasar legal standing dalam perkara perdata dapat dibangun dari adanya kepentingan hukum, termasuk potensi kerugian. Karena itu, klaim kepemilikan atas suatu barang, termasuk yang telah dirampas negara, tetap dapat diuji melalui gugatan perdata.

Faizal menilai ada perbedaan mendasar antara hukum pidana dan perdata. Hukum pidana berfokus pada kesalahan pelaku, sedangkan hukum perdata menitikberatkan pada hubungan hukum dan kepemilikan barang.

“Di sinilah gugatan perdata menjadi instrumen koreksi,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Baca Juga

Lelang MT Arman 114 Rp1,1 Triliun Sepi Peminat, Tak Ada Penawar Masuk

Ia juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana pemilik barang sering kali tidak dilibatkan dalam proses pidana. Situasi ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidakadilan apabila barang kemudian dirampas atau dilelang tanpa pengujian kepemilikan yang memadai.

Sebagai contoh, Faizal menjelaskan jika muatan kapal milik pihak lain terseret perkara pidana akibat tindakan nakhoda atau operator kapal, maka tanggung jawab pidana tidak serta-merta menghapus hak pemilik barang.

Pihak ketiga yang beritikad baik, lanjutnya, tetap harus memperoleh perlindungan hukum.

Baca Juga

Lagi, Jaksa Tak Hadiri Sidang Gugatan Kepemilikan Crude Oil MT Arman 114 di PN Batam

Dalam konteks eksekusi, Faizal mengingatkan agar tindakan perampasan dilakukan secara hati-hati dan jelas dasar hukumnya. Jika masih ada klaim kepemilikan, maka proses eksekusi, termasuk pelelangan, semestinya ditunda untuk mencegah potensi kerugian.

Sorotan juga tertuju pada muatan kapal MT Arman 114 yang telah dilelang. Menurut Faizal, jika nantinya terbukti barang tersebut merupakan milik pihak lain yang tidak terlibat tindak pidana, maka pelelangan itu berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Ia juga menyinggung pentingnya dokumen bill of lading sebagai bukti kepemilikan yang kuat atas muatan kapal. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai catatan pengangkutan, tetapi juga menjadi dasar legal untuk menentukan pemilik sah.

Keterangan ahli ini mempertegas bahwa meski objek sengketa telah dirampas atau dilelang, hak perdata belum sepenuhnya gugur. Selama kepemilikan belum diuji secara tuntas, peluang bagi penggugat untuk mendapatkan kembali barang atau menuntut ganti rugi masih terbuka.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ahli dari pihak tergugat.

Editor : Gusti Yennosa