BATAM, iNewsBatam.id - Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad memilih bungkam terkait bentrokan antara warga dan petugas gabungan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Bentrokan tersebut terjadi saat aktivitas pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampung Pantai Melayu, Pulau Rempang.
Amsakar ditemui awak media setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Batam, Sabtu (15/8/2026). Dia meminta persoalan bentrokan tersebut ditanyakan kepada pejabat lain dan menyarankan pembahasan dilakukan pada Senin mendatang.
"Hari ini Pak Rudi (Kadiskominfo) saja yang jawab ya. Hari Senin saja kita bahas, saya agak goyang," ujar Amsakar sembari meninggalkan lokasi.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai insiden tersebut, Amsakar tidak memberikan keterangan dan memilih meninggalkan lokasi.
Bentrokan antara warga dan petugas gabungan terjadi pada Kamis (13/8/2026). Insiden bermula ketika warga Kampung Pantai Melayu mendatangi lokasi aktivitas pematangan lahan yang dilakukan BP Batam.
Warga menolak pekerjaan tersebut karena mengklaim lahan yang sedang dikerjakan merupakan tanah milik mereka.
Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru sekaligus pendamping warga, Andri Alatas, mengatakan lokasi pematangan lahan berada di kawasan yang berbatasan dengan area pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.
Menurut Andri, warga mengetahui adanya aktivitas pematangan lahan sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian mendatangi lokasi untuk meminta pekerjaan dihentikan.
Namun, warga disebut mendapat penghadangan dari sejumlah petugas keamanan yang berasal dari berbagai instansi pemerintah.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi bentrokan. Salah seorang warga disebut tidak sadarkan diri setelah terdorong saat berupaya mempertahankan lahan yang diklaim miliknya.
"Warga berusaha menghentikan aktivitas tersebut, namun terhalang oleh banyaknya petugas keamanan dari berbagai instansi pemerintah," kata Andri saat dikonfirmasi, Sabtu (15/8/2026).
Andri juga menyebut warga mengalami gangguan jaringan telekomunikasi ketika bentrokan berlangsung. Pemadaman listrik disebut sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Rempang.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat warga kesulitan berkomunikasi maupun menyampaikan perkembangan situasi di lokasi.
Andri menilai insiden terbaru tersebut kembali menambah panjang persoalan konflik agraria yang dihadapi masyarakat Rempang selama hampir tiga tahun terakhir.
Desakan agar pemerintah turun tangan juga disampaikan Wakil Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat dan Rakyat (AMAR)-GB, Sopia.
Dia meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan lahan di Rempang yang selama ini menjadi sumber konflik.
AMAR-GB menilai aktivitas di atas lahan yang diklaim masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan ruang dialog dengan warga.
"Penggusuran, petugas melakukan penggusuran tanpa pemberitahuan sama sekali," ujar Sopia.
AMAR-GB meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas di atas lahan yang diklaim masyarakat. Mereka juga mendesak pemerintah membuka secara transparan dasar hukum dan status lahan tersebut.
Pemerintah diminta mengedepankan dialog dan musyawarah dengan masyarakat agar persoalan agraria di Rempang tidak kembali memicu bentrokan antara warga dan aparat.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan dari Amsakar maupun BP Batam mengenai kronologi dan langkah penanganan atas bentrokan tersebut.
Editor : Gusti Yennosa
Artikel Terkait
