Amsakar: Penggerebekan THM Batam Tak Perlu Bikin Investor Khawatir

Pratamayude
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto: Alfie/iNews.id)

BATAM, iNewsBatam.id - Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad meminta penggerebekan sejumlah tempat hiburan malam (THM) oleh Bareskrim Polri tidak dikaitkan dengan kekhawatiran investor untuk menanamkan modal di Batam.

Menurut Amsakar, penindakan terhadap dugaan peredaran narkoba merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Sementara itu, persoalan investasi berkaitan dengan bagaimana pemerintah dan aparat menjaga keamanan serta kondusivitas daerah.

"Ya saya kira ini dua hal yang berbeda. Barang bukti yang berkait dengan narkoba dengan investor, ini cerita yang saya pikir berbeda," kata Amsakar di Batam.

Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar setelah menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus 800 kilogram ketamin hidroklorida di Gedung Lancang Kuning, Mapolda Kepri, Selasa (1/9/2026).

Amsakar mengatakan barang bukti narkoba yang diamankan aparat merupakan bagian dari proses hukum. Setelah seluruh tahapan penanganan perkara selesai, barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai prosedur.

"Kalau barang bukti itu pasti pada ujungnya akan dilakukan pemusnahan oleh aparat yang memang kompeten untuk melakukan itu," ujarnya.

Amsakar menilai hal yang lebih penting bagi Batam sebagai daerah tujuan investasi adalah memastikan kondisi keamanan tetap terjaga.

Menurutnya, Batam dan Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis sekaligus daerah perbatasan yang memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bentuk kriminalitas, termasuk kejahatan transnasional.

Karena itu, pemberantasan tindak kriminal justru diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun investor.

"Kalau investasi jauh sekali kaitannya dengan ini. Yang tadi ditekankan oleh Pak Gubernur, bahwa daerah investasi seperti di Batam dan Kepri ini rentan dengan tingkat kriminalitas," kata Amsakar.

Ia menilai tingkat kriminalitas dapat memengaruhi minat investor. Karena itu, penanganan persoalan keamanan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat.

"Artinya kalau ada kriminalitas itu berpengaruh dengan minat mereka. Dan oleh sebab itu diperlukan kolaborasi dari semua stakeholder," ujarnya.

Editor : Gusti Yennosa

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network